OLeh : Fahrul Wahidji (Mahasiswa IAIN Sultan Amai Gorontalo (Fakultas Syariah dan Hukum)
Poota.id, Opini – Indonesia adalah panggung sandiwara demokrasi, dan Kabupaten Bone Bolango, dalam riaknya belakangan ini, menjelma menjadi cermin buram yang memantulkan siluet-siluet kekuasaan, etika, dan hukum. Opini ini, ditulis dari kedalaman palung keilmuan Fakultas Syariah dan Hukum, mencoba membongkar lapisan kontroversi yang menyelimuti jantung pemerintahan daerah, membedah antara yang legal dan yang patut secara moral.
Pusaran Keluarga di Jantung Kekuasaan
Isu penempatan dua anak Bupati dan kerabat Wakil Bupati dalam lingkar Tim Kerja Bupati (TKB) Bone Bolango adalah dilema klasik yang menguji kepekaan publik. Ini adalah simfoni sumbang antara “Hak Prerogatif” dan “Bau Nepotisme”. Bagi sebagian mata, langkah ini adalah perwujudan kedaulatan kepala daerah dalam memilih nakhoda di kapal pribadinya; efektivitas di atas segalanya. Namun, bagi publik, ini adalah bayangan gelap KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) yang menari di siang bolong.
Kehadiran keluarga dalam bilik kekuasaan, meskipun memiliki kompetensi, tak ayal menciptakan ilusi konflik kepentingan. Ia meruntuhkan dinding tipis yang memisahkan ranah pribadi dan publik, mengundang pertanyaan: Apakah ini gerbang kemaslahatan rakyat, ataukah hanya lapangan hijau bagi benih dinasti? Kontraksi sosial yang terjadi adalah bukti bahwa kepercayaan lebih mahal dari sekadar legalitas formal.
Gema Rekaman yang Bisu di Pengadilan
Kasus rekaman dalam pembicaraan dan pendengaran publik adalah tragedi pembuktian di era digital. Secara hukum positif, khususnya mengacu pada Undang-Undang ITE dan jurisprudensi terkait penyadapan ilegal (seperti Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016), rekaman yang diperoleh secara melawan hukum (tanpa izin resmi atau wewenang) adalah alat bukti yang cacat dan bisu di hadapan palu hakim pidana. Ia laksana pedang tanpa mata pisau: mengancam namun tak mampu memotong.
Namun, di ranah sosiologi dan etika publik, dampak rekaman itu justru mengguntur. Isu bagi-bagi proyek yang tersiar, terlepas dari legalitas pembuktiannya, telah merobek kain kepercayaan masyarakat. Rekaman itu menjadi kebenaran moral yang mengendap dalam benak publik, menciptakan kesimpulan sosial bahwa ada “api di balik sekam” birokrasi, meskipun api itu tidak dapat dibuktikan secara pidana. Hukum mungkin melindungi prosedur, tetapi ia gagal membendung badai opini yang menghantam legitimasi pemerintahan.
Etika di Atas Logika Hukum
Dari kacamata Mahasiswa Hukum, kami melihat masalah ini sebagai pertarungan abadi antara Lex (Hukum) dan justice (Keadilan/Etika). Kami mengakui hak prerogatif Bupati dalam memilih tim kerja, yang diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) sebagai landasan formalnya.
Namun, gerakan mahasiswa, sebagai penjaga nurani reformasi, selalu berpandangan bahwa kekuasaan harus didudukkan di bawah tiang etika. Kami tidak hanya mengejar pasal yang dilanggar, melainkan nilai yang dikhianati. Pengangkatan keluarga, meskipun tidak serta merta pidana KKN, adalah pelanggaran etika pemerintahan yang menciptakan ketidakadilan persepsi bagi birokrat lain yang berjuang dari bawah. Bagi kami, pemerintahan yang baik (Good Governance) tidak hanya menuntut Rule of Law, tetapi juga Rule of Ethics.
Rantai Aturan dan Jerat Administrasi
Secara Teori Hukum Tata Negara (HTN) dan tata kelola pemerintahan, penunjukan tim kerja melalui Keputusan Bupati (atau Perbup) adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Wewenang ini didasarkan pada diskresi atau kewenangan yang diberikan undang-undang untuk menunjang kelancaran tugas pemerintahan.
Namun, diskresi ini tidak boleh menjadi selimut legal bagi penyalahgunaan wewenang. Jika penunjukan keluarga dianggap melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), seperti asas netralitas, akuntabilitas, dan profesionalitas, maka ini adalah pelanggaran hukum administrasi.
Di sinilah letak kebuntuan jalur pidana KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) . Hukum KKN (UU Tipikor) mensyaratkan adanya kerugian negara atau penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri. Dalam kasus TKB ini, sulit menemukan unsur pidana KKN yang solid, karena KTUN tersebut sifatnya administratif dan mungkin tidak secara langsung menimbulkan kerugian negara yang terukur.
Temouhan hukum yang paling rasional adalah melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Keputusan Bupati dapat digugat secara hukum administrasi karena dianggap melanggar AUPB atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. PTUN menjadi katup pengaman untuk menguji legalitas KTUN, bukan pidana.
Non-Aktifisasi dan Bayang-Bayang Kontra
Langkah Bupati Bone Bolango yang telah memberhentikan/menonaktifkan Tim Kerja secara sah adalah manuver politik yang cerdas dan kepatuhan administratif terhadap tekanan publik. Secara formal, ia telah menarik panah kontroversi dari busur legalitas.
Namun, publik masih diselimuti “bayang-bayang perspektif kaum kontra”. Pencabutan keputusan ini dianggap sebagai pengakuan implisit atas kesalahan etika, bukan sekadar respons prosedur. Kaum Kontra , yang tak jarang adalah barisan bayang-bayang kubu Wakil Bupati (sebagai bagian dari dinamika politik lokal), menggunakan isu ini sebagai amunisi moral untuk mengikis legitimasi sang Bupati. Pertarungan ini bukan lagi soal hukum, melainkan soal perebutan narasi dan modal politik.
Kehilangan Konsep dan Pembungkaman
Di sisi lain, kaum Pro Bupati tampak kehilangan konsep tanding yang kuat. Mereka gagal merangkai narasi yang mampu melawan isu nepotisme dengan argumen kinerja yang berkilau. Upaya penghadangan aksi demo justru menjadi blunder fatal. Tindakan ini secara telanjang menghalangi UU Kebebasan Berpendapat dan semakin memperkuat narasi kubu kontra bahwa kekuasaan sedang mencoba membungkam kritik. Demokrasi sejati mensyaratkan ruang yang lapang bagi suara minoritas, bukan pengekangan.
Prinsip Hukum Islam: Amanah dan Keadilan
Dalam Prinsip Hukum Islam, konsep kekuasaan didasarkan pada Amanah (tanggung jawab) dan Keadilan (Al-‘Adl). Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, “Jika suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya.” Ini adalah fondasi kuat untuk menolak Nepotisme, yang secara terang-terangan mengabaikan kompetensi demi ikatan darah.
Meskipun di zaman kerajaan (Monarki), KKN sering terjadi dan penunjukan kerabat dianggap “Prerogatif Raja”, hal itu secara fundamental bertentangan dengan spirit Syariah. Ulama besar seperti Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa keadilan adalah tujuan tertinggi bernegara, bahkan di atas bentuk pemerintahan itu sendiri. Jika seorang Raja zalim (termasuk melakukan KKN), rakyat memiliki hak untuk mempertanyakan dan menuntut perbaikan, karena ketaatan hanya berlaku selama pemimpin itu adil dan tidak menyimpang dari garis syariat. Prerogatif Raja (atau Bupati) harus tunduk pada asas maslahat (kebaikan umum) dan menjaga Al-Muwâsâh (kesetaraan).
Solusi Kongkret: Melampaui Administrasi
Solusi terhadap riak di Bone Bolango harus melangkah lebih jauh dari sekadar pemberhentian administratif.
Transparansi Total Struktur Diskresi: Bupati harus mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) yang baru yang secara eksplisit dan ketat mengatur persyaratan, mekanisme seleksi, dan batasan bagi Tim Kerja Bupati Non-PNS, terutama terkait hubungan kekerabatan. Wajib dilakukan uji publik dan pengumuman profil anggota TKB yang baru, menonjolkan kompetensi di atas koneksi.
Perkuatan PTUN sebagai Correction-House: Masyarakat sipil harus diperkuat pendidikannya untuk memanfaatkan PTUN sebagai jalur gugatan administratif terhadap setiap KTUN yang terindikasi melanggar AUPB. Ini adalah perlawanan sipil yang elegan dan legal.
Pakta Integritas Etika: Bupati dan jajarannya harus secara terbuka menandatangani Pakta Integritas Etika Publik yang melarang secara tegas praktik nepotisme, meskipun secara legalitas tidak melanggar UU KKN. Komitmen moral ini akan menjadi tameng kepercayaan yang lebih kokoh daripada sekadar pertahanan hukum.
Dialog Inklusif: Bupati harus membuka ruang dialog resmi dan berkala dengan perwakilan mahasiswa dan masyarakat kontra untuk menjelaskan visi, misi, dan setiap kebijakan strategis, bukan melalui jalur penghadangan, melainkan melalui meja musyawarah.
Kekuasaan sejati adalah ketika hukum dan etika berjalan seiring. Bone Bolango membutuhkan kepemimpinan yang tidak hanya sah secara Lex, tetapi juga layak secara Ius.
