Poota.id, Bone Bolango — Sebanyak sembilan aktivis mahasiswa dan pemuda Gorontalo melayangkan kritik terbuka kepada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango melalui sebuah pernyataan kolektif yang mereka sebut sebagai “Surat Kaleng”. Surat itu menyoroti berbagai persoalan di daerah, mulai dari dugaan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), birokrasi yang tidak efisien, hingga mandeknya sejumlah program pembangunan.
Dalam surat tersebut, para aktivis meminta Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango agar segera melakukan pembenahan menyeluruh dan menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, serta berpihak pada masyarakat kecil.
Kritik dan Tuntutan Aktivis Gorontalo
Salah satu aktivis, Fahrul Wahidji, mahasiswa IAIN Gorontalo asal Bulotalangi Timur, menegaskan pentingnya perbaikan menyeluruh di Bone Bolango.
“Potensi daerah harus dikelola secara baik dan bebas dari KKN. Pemerintah wajib menjaga stabilitas daerah serta memperhatikan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Moh. Fajri Langgene, mantan Ketua Senat F-MIPA UNG, menilai akar masalah Bone Bolango terletak pada birokrasi.
“Perubahan harus dimulai dari dalam. Pemerintahan yang bersih hanya bisa terwujud bila aparatur dipimpin oleh orang jujur dan berintegritas,” katanya.
Aktivis hukum, Ismail Yusuf, mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap indikasi pelanggaran.
“APH jangan ‘main mata’. Penegakan hukum harus objektif dan independen,” tegasnya.
Sementara Rahman Patingki, Ketua FKPR-RI Gorontalo, menyoroti efektivitas program pemerintah.
“Jangan hanya proyek seremonial. Program pembangunan harus berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat,” katanya.
Presiden BEM Universitas Ichsan Gorontalo Utara, Sahril Koly, meminta pemerataan pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar.
“Banyak jalan di wilayah terpencil yang rusak parah. Jangan hanya bangun di pusat kabupaten,” tegasnya.
Seruan Bersih-bersih Birokrasi dan Pemberdayaan Daerah
Dimas Bobihu, Wakil Presiden BEM IAIN Gorontalo, mendesak agar kepala daerah menyingkirkan pejabat yang tidak kompeten.
“Bupati harus berani membersihkan birokrasi dari kepentingan pribadi yang hanya memperlambat kemajuan,” katanya.
Dari sektor sosial dan infrastruktur, Jamaludin, mahasiswa Fakultas Pertanian UNG asal Sulawesi Tengah, menyoroti akses jalan ke Pinogu dan isu pendidikan.
“Bone Bolango butuh perbaikan akses dan perhatian bagi pelajar. Saya bukan putra daerah, tapi saya cinta Bone Bolango,” ungkapnya.
Sementara Rahmat Syaputra Dadai menekankan pentingnya kolaborasi antar-lembaga.
“Potensi sumber daya alam dan manusia sangat besar. Pemerintah harus fokus mengembangkan UMKM dan pariwisata,” katanya.
Aktivis terakhir, Sukri Ali Tuadingo dari IAIN Gorontalo, mengingatkan pemerintah agar serius mengelola potensi ekonomi lokal.
“Pertanian, pertambangan, dan maritim harus dikelola dengan baik agar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Aktivis Siap Kawal Pemerintahan Bone Bolango
Kesembilan aktivis tersebut menegaskan bahwa “Surat Kaleng” yang mereka kirim bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian terhadap masa depan Bone Bolango. Mereka berkomitmen untuk terus mengawal jalannya pemerintahan dan memastikan pembangunan berjalan sesuai aspirasi rakyat.
“Kami tidak ingin Bone Bolango hanya jadi daerah dengan potensi besar tapi tanpa arah. Pemerintah harus mendengar suara generasi muda,” tulis pernyataan mereka.
