Poota.id, Gorontalo Utara – Isu dugaan praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) di Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) semakin mengemuka. Setelah sebelumnya ramai soal dugaan penyimpangan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan Dana Earmark, kini aktivis antikorupsi Fahrul Wahidji kembali membeberkan dugaan baru yang tak kalah mengejutkan: isu ijazah palsu yang diduga menyeret dua pimpinan daerah dan sejumlah pejabat OPD di Gorut.
Fahrul menilai rangkaian temuan ini menjadi sinyal ancaman serius bagi integritas dan tata kelola pemerintahan daerah.
“Ini bahaya besar bagi Gorontalo. Dugaan tipikor dana CSR dan Earmark belum selesai, sekarang muncul lagi dugaan ijazah palsu yang menyandera pimpinan daerah. Ini menunjukkan betapa rapuhnya transparansi dan integritas pemerintahan di Gorut,” tegas Fahrul.
Menurut Fahrul, dugaan penyimpangan dana CSR Bank SulutGo senilai Rp815 juta dan Dana Earmark lebih dari Rp44 miliar adalah bukti adanya celah besar dalam pengelolaan anggaran daerah.
Ia menilai masalah ini saling berkaitan dan memperburuk wajah pemerintahan.
“Dugaan tipikor CSR, Earmark, sampai isu ijazah palsu kini menyandera dua pimpinan daerah Gorut hingga OPD-OPD-nya. Ini menciptakan iklim pemerintahan yang tidak sehat dan merugikan rakyat Gorut,” ungkapnya.
Fahrul juga menyoroti secara khusus dugaan ijazah palsu yang disebut-sebut menyeret Wakil Bupati Gorut.
“Bagaimana mungkin seorang pimpinan yang seharusnya menjadi teladan justru tersandung masalah integritas fundamental seperti ijazah palsu? Ini bahaya untuk tatanan pemerintahan,” kritik Fahrul.
Melihat kompleksitas dan besarnya potensi kerugian negara, Fahrul mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung RI untuk segera mengambil alih penanganan kasus di Gorut.
“Kami minta KPK dan Kejagung segera turun ke Gorut. Jangan biarkan praktik KKN terus merajalela dan merusak masa depan daerah,” ujarnya.
Fahrul menegaskan bahwa pihaknya siap mengawal kasus ini hingga tuntas dengan aksi massa.
“Minggu depan, selama kami masih berada di Senayan, kami akan menggelar demo besar-besaran mendesak KPK dan Kejagung memeriksa dua Pimpinan Daerah Gorut. Ini komitmen kami agar Gorut bersih dari praktik KKN,” pungkasnya.
