Poota.id, Bone Bolango – Pimpinan Aliansi Front Pemberantas Korupsi Gorontalo, Fahrul Wahidji, meminta Kapolda Gorontalo untuk menindaklanjuti berbagai persoalan hukum yang terjadi di Kabupaten Bone Bolango, termasuk dengan mencopot Kapolres Bone Bolango dari jabatannya.
Fahrul menuturkan, terdapat banyak polemik yang hingga kini tidak mampu diselesaikan oleh Polres Bone Bolango. Di antaranya, kasus kematian penambang dan kematian saat pengkaderan Mapala. Ia menilai penanganan kasus tersebut berbanding terbalik dengan kasus serupa yang terjadi di IAIN Gorontalo beberapa waktu lalu, di mana sudah ada tersangka yang dipenjara.
“Penegakan hukum di Bone Bolango tampak tumpang pilih. Kapolres tidak mampu menyelesaikan berbagai persoalan hukum. Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas, itu nyata terjadi di Bone Bolango,” ujar Fahrul.
Ia menegaskan, Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Karena itu, Fahrul mendesak Kapolda Gorontalo untuk segera mencopot Kapolres Bone Bolango yang dinilainya berpihak kepada pihak-pihak berduit, sementara masyarakat kecil justru cepat diproses hukum.
