Poota.id, Boalemo – Proyek jalan nasional Paguyaman – Tabulo segmen III Lahumbo, di Kabupaten Boalemo mendapat sorotan tajam dari Anggota DPRD Boalemo, Hardi Syam Mopangga. Legislator vokal dari daerah pemilihan (Tilamuta, Botumoito , Mananggu) itu menyatakan komitmennya untuk turun langsung ke lapangan guna mengawasi pekerjaan proyek strategis bernilai Rp83 miliar tersebut.
Proyek ini merupakan bagian dari program strategis nasional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dikerjakan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Gorontalo. Boalemo menjadi satu-satunya kabupaten di Gorontalo yang memperoleh alokasi dana sebesar ini, fakta yang menurut Hardi menjadi dasar kuat untuk memperketat pengawasan.
“Kami tidak sedang mencari-cari kekurangan, tetapi menjalankan tugas konstitusional. Sebagai wakil rakyat, kami berkewajiban memastikan setiap rupiah dari anggaran negara benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat,” tegas Hardi, Jumat (4/7/2025).
Langkah ini, menurutnya, merupakan wujud nyata dari fungsi pengawasan DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Hardi menekankan bahwa fungsi pengawasan legislatif bukanlah seremoni belaka, melainkan instrumen kontrol publik untuk menjamin asas efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan.
“Saya telah menjadwalkan kunjungan kerja ke lokasi proyek dalam waktu dekat. Kami ingin melihat secara langsung apakah pekerjaan di lapangan benar-benar sesuai spesifikasi teknis, mutu material, serta waktu pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam kontrak,” lanjutnya.
Menurutnya, pengawasan bukan untuk menjegal, tetapi untuk menjaga kualitas dan memastikan proyek tidak menjadi ladang kompromi, atau ruang gelap bagi kepentingan sesaat yang merugikan rakyat.
Dalam konteks proyek strategis ini, Hardi menyerukan pentingnya kolaborasi antara pelaksana proyek, pengawas teknis, dan masyarakat sekitar. Ia menyebut transparansi dan partisipasi sebagai fondasi utama dari pembangunan yang berkelanjutan.
“Pembangunan yang baik bukan hanya soal beton dan aspal, tapi juga tentang kepercayaan publik. Kalau proyek ini gagal, maka yang paling terdampak adalah masyarakat kecil yang selama ini menggantungkan harapan pada jalan yang layak dan akses yang terbuka,” tandasnya.
Sebagai penutup, Hardi Syam Mopangga menegaskan bahwa keberadaan DPRD bukan untuk menjadi penonton di tengah hiruk-pikuk proyek pembangunan.
“Kami hadir sebagai penjaga, agar pembangunan benar-benar berpihak pada rakyat. Kami akan terus mengawal agar tidak ada ruang bagi praktik yang merugikan masyarakat dan melukai kepercayaan publik,” pungkasnya.
