Poota.id, Gorontalo – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi Sulawesi Utara-Gorontalo menyatakan keprihatinannya terhadap pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pertambangan oleh DPRD Provinsi Gorontalo. Dalam pernyataan resmi yang dirilis hari ini, HMI memperingatkan adanya potensi persengkokolan antara politisi, korporasi tambang besar, dan pelaku Penambangan Tanpa Izin (PETI) yang dapat membajak tujuan awal pembentukan pansus tersebut, Senin (28/4/2025).
Ketua Umum HMI Sulut-Gorontalo, Aris Setiawan Karim, mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi langkah DPRD membentuk pansus sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan legislasi. Namun, Aris menegaskan bahwa terdapat indikasi kuat pansus ini berisiko menjadi alat kompromi kepentingan politik dan bisnis tambang yang merugikan masyarakat dan lingkungan.
“Pertama kami apresiasi terbentuknya pansus, namun jangan sampai hanya jadi alat tawar-menawar antara politisi, korporasi tambang, dan pelaku PETI. Ini berbahaya bagi masa depan tata kelola sumber daya alam di Gorontalo,” tegas Aris dalam keterangannya kepada media.
HMI menekankan bahwa pansus harusnya menjadi alat untuk memperbaiki tata kelola sektor pertambangan yang selama ini dinilai semrawut, eksploitatif, dan merusak lingkungan. Tanpa pengawasan dan partisipasi publik yang luas, menurut HMI, pansus justru bisa menjadi legitimasi baru bagi praktik-praktik pertambangan ilegal dan koruptif.
“Jika pansus hanya jadi permainan politik di bawah meja, seperti dugaan kasus gratifikasi tambang sebelumnya, maka kepercayaan publik terhadap DPRD akan semakin hancur,” kata Aris.
HMI mendesak agar seluruh proses kerja pansus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Mereka juga menuntut agar masyarakat sipil, akademisi, media, komunitas adat, dan korban terdampak dilibatkan dalam penyusunan agenda kerja, pengumpulan data, hingga perumusan rekomendasi akhir.
Lebih jauh, HMI meminta pansus tidak hanya menargetkan operator tambang ilegal berskala kecil, tetapi berani membongkar jaringan besar yang selama ini diduga menjadi beking kegiatan PETI, termasuk keterlibatan oknum pejabat dan perusahaan besar.
“Kami ingin pansus ini membongkar akar masalah, bukan hanya mengejar pelaku di lapangan. Kalau DPRD serius, harus berani ungkap aktor politik dan bisnis yang bermain dalam kejahatan sumber daya,” tegasnya.
Sebagai bentuk keseriusan, HMI Sulut-Gorontalo menyatakan telah membentuk tim pemantau khusus yang akan mengawal kinerja pansus secara ketat. Mereka juga mengajak seluruh elemen masyarakat Gorontalo untuk bersatu mengawal proses pansus pertambangan ini.
“Kita tidak boleh diam. Masa depan lingkungan dan kesejahteraan rakyat Gorontalo ada di tangan kita semua,” tutup Aris.
