Penulis: Redaksi Poota
Poota.id, Tajuk -Sebuah ironi tengah dipertontonkan di panggung politik Kabupaten Boalemo. Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati yang seharusnya menjadi ruang untuk mengevaluasi kinerja eksekutif, justru berujung riuh. Lima fraksi—Nasdem, Golkar, Demokrat, Gerindra, dan PPP—secara terbuka menolak dipimpin oleh Ketua DPRD, Karyawan Eka Putra Noho, bahkan mengancam akan melakukan aksi walkout.
Sikap radikal dari mayoritas fraksi ini jelas bukan spontanitas. Ini adalah akumulasi dari rasa frustrasi terhadap kepemimpinan yang dinilai abai dan mati rasa terhadap rentetan persoalan krusial yang tengah terjadi di daerah ini. Peristiwa ini menyisakan pertanyaan besar bagi masyarakat. Ada apa dengan Ketua DPRD Boalemo?
Sebagai simbol dari lembaga perwakilan rakyat yang “Terhormat”, pimpinan DPRD memegang tanggung jawab moral untuk memberikan klarifikasi. Mengapa keharmonisan internal bisa pecah di saat-saat krusial?
Bagaimana mungkin masyarakat bisa menaruh kepercayaan pada lembaga legislatif, jika di antara anggotanya sendiri sudah kehilangan mosi percaya terhadap sang kapten?
Benar bahwa sifat kepemimpinan DPRD adalah kolektif-kolegial. Namun, kolektif-kolegial bukan berarti berjalan sendiri-sendiri tanpa nakhoda yang jelas. Segala kebijakan dan muruah lembaga tetap bersandar pada bagaimana pimpinan mengorkestrasi kepentingan rakyat.
Di tengah kemelut ini, masyarakat Boalemo dipaksa berdiri dalam dilema yang menyakitkan. Hari-hari ini, daerah sedang dihadapkan pada berbagai kebijakan pemerintah daerah (Pemda) yang terkesan “ugal-ugalan” dan berpotensi menabrak kepentingan publik.
Kebijakan yang kebablasan seperti ini seharusnya disemprit, diawasi, dan dikontrol ketat oleh DPRD melalui fungsi legislasi dan pengawasannya.
Namun, alih-alih menjadi benteng pertahanan hak-hak rakyat, para legislator kita justru sibuk dengan konflik internal di dalam gedung dewan.
Pertanyaan kritis yang harus kita ajukan hari ini adalah: Untuk apa mereka dipilih oleh rakyat? Jika menyelesaikan urusan rumah tangga mereka sendiri saja tidak becus, bagaimana mungkin mereka punya waktu, energi, dan kejernihan pikiran untuk memperjuangkan nasib ratusan ribu rakyat Boalemo yang mereka wakili.
Mati surinya fungsi DPRD Boalemo akhir-akhir ini berbanding lurus dengan kebablasannya kebijakan eksekutif. Ketika fungsi kontrol longgar, maka rapor merah tata kelola pemerintahan daerah tinggal menunggu waktu. Banyak persoalan yang menyangkut hajat hidup orang banyak kini mengambang tanpa atensi khusus dari gedung dewan.
Secara filosofis, pelabelan kata “Yang Terhormat” di depan nama anggota DPRD bukanlah sekadar pemanis retorika atau status sosial tanpa makna. Frasa itu diamanatkan oleh undang-undang agar setiap anggota dewan selalu menjaga keluhuran martabat, moral, dan etika formal demi kepentingan rakyat banyak.
Sayangnya, tontonan politis belakangan ini justru mengirimkan pesan sebaliknya kepada konstituen di akar rumput. Jika drama internal mengalahkan substansi kerja untuk rakyat, maka jangan salahkan masyarakat jika berasumsi bahwa DPRD Boalemo hari ini tak lagi “Terhormat”.
