Poota.id, Gorontalo – Ketimpangan akses pendidikan di Provinsi Gorontalo kembali menjadi sorotan publik. Dalam diskusi yang digelar pada Selasa (08/07/2025), aktivis pendidikan dan pengurus Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Gorontalo, Delvi Sastro Datuela, mengungkap realita memilukan yang masih dialami ribuan anak di wilayah pedalaman.
“Mereka bukan hanya tertinggal, mereka ditinggalkan,” tegas Delvi dalam forum tersebut.
Menurutnya, demi bisa bersekolah, anak-anak di beberapa desa terpencil Gorontalo harus berjalan kaki belasan kilometer, menyeberangi sungai tanpa jembatan, dan menembus hutan tanpa jalan layak. Tragisnya, sekolah yang mereka tuju pun berada dalam kondisi sangat memprihatinkan: bangunannya nyaris roboh, tidak ada guru tetap, minim buku, tanpa listrik, dan tanpa akses internet.
Ketimpangan Fasilitas: Kota Mewah, Desa Terlupakan
Sementara sekolah-sekolah di wilayah perkotaan telah dilengkapi dengan fasilitas modern seperti laboratorium lengkap, koneksi internet cepat, dan guru-guru profesional, kondisi di pelosok justru kontras. Tidak sedikit sekolah dasar di Gorontalo yang hanya memiliki satu atau dua ruang kelas rusak tanpa tenaga pengajar tetap.
“Ini bukan lagi soal kurangnya anggaran, tapi soal ke mana kekuasaan berpihak. Ketika pembangunan hanya dipusatkan di kota, maka desa hanya jadi penonton,” ujar Delvi.
Pendidikan Jadi Hak Istimewa, Bukan Hak Dasar
Delvi menilai ketimpangan ini mencerminkan kegagalan sistem pendidikan nasional dalam menjangkau pinggiran. Ia menyebut, model pembangunan yang bersifat sentralistik dan kapitalistik telah mengabaikan keadilan sosial yang seharusnya menjadi dasar kebijakan negara.
“Pendidikan bukan hadiah dari negara, tapi hak rakyat yang harus dijamin. Ketimpangan ini adalah bentuk ketidakadilan struktural yang harus dilawan,” tegasnya.
Sebagai organisasi gerakan mahasiswa, LMND Gorontalo menyerukan perlunya perubahan mendasar dalam kebijakan pendidikan. Mereka menuntut pemerataan fasilitas, distribusi guru yang adil, serta perhatian serius dari pemerintah terhadap sekolah-sekolah di desa tertinggal.
Wujudkan Sila Kelima Pancasila
Delvi menutup pernyataannya dengan mengingatkan pemerintah pada amanat konstitusi, khususnya sila kelima Pancasila: “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” Baginya, semboyan tersebut bukan sekadar simbol, tapi mandat nyata yang menuntut aksi.
“Jangan lagi ada anak-anak yang disuruh menunggu keadilan. Mereka sudah terlalu lama dibiarkan. Negara harus hadir bukan hanya di kota, tapi sampai ke pelosok yang paling sunyi,” pungkasnya.
