Oleh: FAHRUL WAHIDJI
Poota.id, Opini – Kepolisian Resor (Polres) Bone Bolango belakangan ini terasa berada dalam bayang-bayang kegelapan. Bukan karena kurangnya penerangan di kantor, melainkan karena kinerja penegakan hukum yang disorot tajam oleh masyarakat. Ada sinyalemen kuat bahwa institusi yang seharusnya menjadi garda terdepan keadilan ini sedang menghadapi krisis kepercayaan publik akibat sejumlah kasus yang terkesan mandek dan praktik tebang pilih dalam penanganannya.
Tumpukan Kasus Mandek: Kegagalan Menegakkan Keadilan
Sorotan utama tertuju pada banyaknya kasus penting yang mandek tanpa kejelasan, menciptakan kesan adanya impunitas bagi pihak-pihak tertentu. Dua kasus menonjol menjadi contoh nyata:
Kasus Blasting Penambang: Insiden ledakan yang menewaskan penambang seharusnya menjadi prioritas utama. Namun, hingga kini, penanganan kasus ini terkesan stagnan, dengan tidak adanya penetapan tersangka. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai keseriusan Polres dalam mengungkap siapa yang bertanggung jawab atas hilangnya nyawa warga.
Kasus Pengkaderan MAPALA UNG berbanding terbalik dengan IAIN : Tragedi pengkaderan yang merenggut korban jiwa juga menemui jalan buntu dalam penetapan tersangka. Di sisi lain, muncul narasi bahwa mahasiswa IAIN telah di tetapkan sebagai tersangka dalam kasus tabir Hitam kematian dalam pengkaderan. sementara UNG tidak demikian birokrasi terkesan cuci tangan dan lolos dari jerat hukum yang satunya mampu meredam semua, yang satunya menumbalkan mahasiswanya. Ironi ini memperlihatkan adanya ketidakseimbangan perlakuan hukum, seolah-olah hanya ‘pihak kecil’ yang harus menanggung beban keadilan.
Selain kasus-kasus kekerasan dan kecelakaan kerja, masalah korupsi para pejabat di wilayah Bone Bolango juga seolah mandek di meja penyelidikan. Publik menanti gebrakan tegas dari Polres terhadap praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat, namun yang terlihat justru keheningan. Keadaan ini memperkuat dugaan bahwa ada “tangan tak terlihat” yang melindungi oknum-oknum berkuasa.
Hukum Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas
Fenomena penanganan kasus di Polres Bone Bolango mengindikasikan adanya bias dalam penegakan hukum. Kapolres disoroti karena dugaan bahwa hukum berlaku tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Rakyat biasa dan ‘pihak rendahan’ dengan cepat dikriminalisasi dan diproses hukum, sementara mereka yang memiliki pangkat dan jabatan seringkali tidak tersentuh oleh jerat pidana, bahkan ketika bukti-bukti awal mengarah pada keterlibatan mereka.
Institusi penegak hukum yang seharusnya menjadi pilar keadilan kini berada dalam bayangan hitam. Praktik kriminalisasi terhadap masyarakat biasa yang berhadapan dengan kepentingan pihak berkuasa semakin menurunkan marwah institusi. Prinsip kesamaan di hadapan hukum (equality before the law) seolah hanya menjadi jargon kosong.
Krisis Kepercayaan Publik dan Perlawanan Simbolik
Akibat dari kasus-kasus mandek dan ketidakadilan yang terasa, kepercayaan publik terhadap Polres Bone Bolango jelas menurun. Masyarakat mulai skeptis dan apatis, menganggap bahwa keadilan hanya bisa diraih oleh mereka yang memiliki koneksi atau kekuasaan.
Meskipun ada perlawanan masyarakat—yang seringkali berbentuk aksi demonstrasi atau kritik di media sosial—perlawanan ini terasa hanyalah simbolik. Aksi-aksi ini seolah-olah diabaikan atau dianggap angin lalu oleh otoritas. Ada kesan bahwa Kapolres telah menutup mata dan telinga terhadap jeritan keadilan dari rakyatnya.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, Polres Bone Bolango bukan hanya akan kehilangan legitimasi di mata publik, tetapi juga berpotensi menciptakan ruang hampa hukum di mana masyarakat merasa terpaksa mencari keadilan dengan cara mereka sendiri, yang tentu saja akan mengancam stabilitas sosial dan keamanan daerah. Perlu ada evaluasi menyeluruh dan reformasi internal yang berani agar Polres Bone Bolango dapat kembali menjadi pengayom masyarakat, bukan pelindung kepentingan segelintir elite.
