Oleh: ZAINUDIN HASIRU Ketua LSM Jaringan Masyarakat Pemerhati (JAMPER)
Poota.id, Opini – Kepolisian Resor (Polres) Bone Bolango kini tengah menghadapi sorotan tajam, bukan dari lampu penerangan, melainkan dari lensa kritis publik yang merasa keadilan telah mati suri. Institusi yang seharusnya menjadi benteng terakhir masyarakat ini justru menciptakan jurang ketidakpercayaan, ditandai dengan hukum yang berlaku diskriminatif: sangat tajam menghujam ke bawah, namun tumpul dan ringkih saat berhadapan dengan kalangan atas.
Kronik Kasus Mandek: Bau Busuk Impunitas
Publik di Bone Bolango tidak buta terhadap tumpukan berkas yang terkesan dibiarkan berdebu di meja penyidik. Beberapa kasus besar yang menyentuh nurani dan integritas hukum justru mandek tanpa pertanggungjawaban yang jelas, menguatkan dugaan adanya praktik tebang pilih yang sistematis.
Tragedi Penambang: Hilangnya Nyawa Tanpa Tersangka. Insiden blasting yang merenggut nyawa penambang adalah kasus pidana berat. Namun, hingga detik ini, Polres Bone Bolango gagal memenuhi janji keadilan. Tidak ada satupun tersangka ditetapkan, mengindikasikan bahwa nyawa rakyat kecil tidak dihargai, sementara operator atau pihak yang bertanggung jawab (yang biasanya memiliki koneksi kuat) dilindungi oleh bayang-bayang kegelapan hukum.
Dilema MAPALA UNG dan Kematian mahasiswa IAIN Saat pengkaderan: Birokrasi Cuci Tangan, Mahasiswa Dikorbankan. Kasus pengkaderan yang berujung maut di MAPALA UNG menjadi ironi yang menyakitkan. Alih-alih menyentuh Kapolres tak pernah ada jeratan Bagi Kampus Besar Sementara Kampus Hijau panitia pemgkaderan Mahasiswa Telah berada dalam jeruji besi. kampus yang jelas memiliki tanggung jawab struktural, penyidikan justru terkesan melimpahkan seluruh kesalahan pada mahasiswa tingkat bawah yang dijadikan tersangka. Ini adalah potret nyata bagaimana kekuasaan mencuci tangan dari kesalahan, sementara rakyat biasa dan mahasiswa harus menanggung beban kriminalisasi.
Korupsi Pejabat: Kekebalan Hukum bagi yang Berpangkat
Sorotan tidak berhenti pada kasus kekerasan. Dugaan korupsi para pejabat di lingkungan Bone Bolango—yang seharusnya menjadi target utama pemberantasan—justru tampak mandek dan dingin. Seolah-olah, ada kesepakatan diam-diam bahwa oknum berpangkat memiliki kekebalan hukum khusus. Pertanyaannya: Ada apa dengan Polres Bone Bolango? Mengapa nyali penegak hukum seakan ciut ketika berhadapan dengan nama-nama besar di birokrasi dan politik?
Bayangan Hitam Institusi: Kriminalisasi Rakyat Biasa
Fenomena yang paling menyakitkan adalah praktik kriminalisasi. Institusi penegak hukum di Bone Bolango kini berada dalam bayangan hitam:
Rakyat Biasa→Dikriminalisasi
Oknum Berpangkat/Berkuasa→Tidak Disentuh
Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap sumpah jabatan. Kepercayaan publik telah merosot tajam. Ketika rakyat melihat bahwa perlawanan mereka—baik melalui demonstrasi atau kritik terbuka—hanyalah simbolik yang tidak digubris, maka muncul kekhawatiran akan tumbuhnya apatisme dan potensi masyarakat mengambil jalur keadilan sendiri.
Kami mendesak Kapolres Bone Bolango untuk segera membuka mata dan telinga! Tutup mata terhadap ketidakadilan dan mandeknya kasus-kasus ini sama dengan merusak fondasi negara hukum. Jika institusi ini terus berfungsi sebagai pelindung kaum berkuasa, maka Bone Bolango tidak akan pernah keluar dari bayang-bayang kegelapan impunitas. Reformasi total adalah harga mati untuk mengembalikan marwah institusi penegak hukum
