Poota.id, Bone Bolango – Peran Kepolisian Resor (Polres) Bone Bolango dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya dalam penegakan hukum terhadap kasus-kasus krusial, dinilai telah hilang dan gagal total. Hal ini disampaikan oleh aktivis masyarakat dan narasumber, Fahrul Wahidji, yang secara tegas memberikan “Kartu Merah” kepada Kapolres Bone Bolango.
Fahrul Wahidji menyoroti beberapa kasus yang dianggap menunjukkan ketidakmampuan dan standar ganda dalam penanganan perkara di wilayah Bone Bolango:
Kegagalan Menyelesaikan Kasus KKN: Polres Bone Bolango dinilai tidak mampu dan mandul dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dugaan konflik yang terjadi di Bone Bolango yang beredar baru-baru ini yang melibatkan pejabat daerah di Bone Bolango. Lambatnya, bahkan terhentinya, penanganan kasus-kasus ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai komitmen Polres dalam memberantas persoalan ini yang merugikan masyarakat.
Standar Ganda dalam Penanganan Kasus Kematian: Terdapat perbedaan mencolok dalam penanganan kasus kematian di Bone Bolango.
Kasus Kematian Penambang: Hingga saat ini, kasus kematian penambang yang diduga akibat kelalaian atau pelanggaran di lokasi pertambangan tidak membuahkan satu pun tersangka. Begitupun dengan kasus Kematian Diksar Mapal UNG yang tidak menemukan satu tersangka pun.
Kasus Kematian Mahasiswa Baru (Maba) IAIN, Sebaliknya, kasus kematian mahasiswa baru dalam kegiatan kampus justru dengan cepat dan sigap ditindaklanjuti, bahkan telah menetapkan beberapa orang sebagai tersangka. Perbedaan perlakuan ini menunjukkan adanya diskriminasi hukum dan memicu anggapan bahwa Polres Bone Bolango hanya tegas pada kasus yang tidak bersentuhan dengan kepentingan elit atau kelompok tertentu.
Melihat situasi ini, Fahrul Wahidji dengan tegas meminta Kapolda Goronralo, untuk segera mencopot Kapolres Bone Bolango dari jabatannya.
Melakukan Evaluasi Menyeluruh terhadap pimpinan satuan dan jajaran Polres Bone Bolango yang dianggap gagal melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
“Kapolres Bone Bolango telah menunjukkan kinerja yang mengecewakan dan gagal total dalam menegakkan hukum secara adil. Stabilitas Bone Bolango terancam bukan hanya karena tindak kriminalitas, tetapi karena hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum yang seharusnya menjadi garda terdepan keadilan. Kapolda harus segera bertindak cepat dan tegas!” tutup Fahrul Wahidji.
