Penulis: Fadli Thalib (Pimpinan Redaksi Poota.id)
Poota.id, Tajuk – Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) bukanlah sekadar kursi administratif biasa. Ia adalah jantung birokrasi, jembatan antara visi politik kepala daerah dengan mesin profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN).
Namun, pelantikan Prof. Dr. Ir. Nurdin, S.P., M.Si. sebagai Sekda Boalemo baru-baru ini justru menuai gelombang skeptisisme di masyarakat Boalemo. Alih-alih menjadi simbol harapan baru, posisi ini kini dibayangi oleh keraguan besar.
Apakah Sekda hadir sebagai panglima birokrasi yang andal, atau hanya sebagai perpanjangan tangan politik Bupati?
Politik Balas Budi atau Kebutuhan Birokrasi?
Kritik masyarakat yang menyebut Sekda baru sebagai “boneka” politik bukanlah tanpa alasan. Dalam ekosistem pemerintahan daerah, independensi Sekda adalah harga mati.
Pasal 2 UU ASN dengan jelas mengamanatkan asas netralitas dan profesionalitas. Ketika seorang akademisi yang memiliki kedekatan historis dengan Bupati di masa lalu ditarik masuk ke jabatan karir tertinggi, publik secara otomatis bertanya-tanya tentang objektifitasnya.
Risiko terbesar adalah ketika jabatan ini hanya dijadikan alat untuk mengamankan kepentingan politik Bupati sebagai penguasa, yang pada akhirnya dapat mengorbankan profesionalisme ASN di bawahnya.
Jika Sekda tidak mampu berdiri tegak di atas kepentingan politik, maka fungsi kontrol dan keseimbangan dalam pengelolaan anggaran daerah terancam lumpuh.
Beban Masa Lalu
Salah satu poin paling krusial yang mencederai kepercayaan publik adalah rekam jejak Prof. Nurdin saat menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian di periode pertama Bupati Rum Pagau. Kegagalan total program Kakao di masa lalu menjadi luka yang belum sembuh bagi masyarakat Boalemo.
Muncul pertanyaan logis, bagaimana seseorang yang dinilai gagal mengelola satu sektor (pertanian) kini diberikan mandat untuk mengelola seluruh urusan pemerintahan di satu kabupaten?.
Kapasitas sebagai Guru Besar di bidang akademik memang patut diapresiasi, namun mengelola birokrasi pemerintahan yang kompleks memerlukan kecakapan manajerial dan pemahaman mendalam tentang tata kelola yang berbeda jauh dengan ruang kuliah.
Tantangan “Orang Luar” di Tanah Boalemo
Kritik mengenai asal daerah mungkin terdengar primordial, namun jika dibedah secara sosiologis, hal ini berkaitan dengan pemahaman terhadap struktur masyarakat Boalemo. Boalemo memiliki keragaman potensi yang luas, bukan hanya pertanian, tapi juga kelautan, jasa, dan pariwisata.
Minimnya pengalaman birokrasi lokal Prof. Nurdin di Boalemo membuat masyarakat khawatir ia akan gagap dalam menerjemahkan kebutuhan akar rumput menjadi kebijakan konkret.
Pembuktian atau Sekadar Justifikasi?
Kini, bola panas berada di tangan Prof. Nurdin. Beliau harus sadar bahwa ia memulai jabatannya dengan defisit kepercayaan dari rakyat. Semangat meledak-ledak Bupati Rum Pagau tidak boleh hanya diamini secara buta.
Sekda harus mampu menjadi “rem” yang bijak jika kebijakan politik mulai menabrak aturan hukum, sekaligus menjadi “gas” yang efektif untuk menggerakkan ASN.
Prof. Nurdin punya tantangan besar untuk membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar “boneka” politik. Ia harus mampu menunjukkan bahwa gelar profesornya berbanding lurus dengan kemampuan mengurai benang kusut birokrasi Boalemo.
Jika tidak, maka pelantikan ini hanya akan dicatat sejarah sebagai langkah mundur bagi tata kelola pemerintahan Kabupaten Boalemo.
