Penulis: Fadli Thalib
Poota.id, Tajuk – Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sejatinya berdiri sebagai pilar penyeimbang eksekutif. Melalui fungsi pengawasannya, DPRD adalah jangkar bagi kepentingan publik agar kebijakan pemerintah daerah tetap berada di rel yang pro-rakyat.
Namun, apa yang terjadi di Kabupaten Boalemo belakangan ini justru menampilkan potret sebaliknya. DPRD Boalemo tampak kehilangan arah, ibarat sebuah kapal yang “putus kompas” di tengah badai polemik yang sedang mendera daerah.
Ketika rakyat Boalemo didera berbagai persoalan pelik, para wakil rakyat yang terhormat ini justru terkesan memilih dinabobokan oleh keadaan. Sikap pasif ini sangat disayangkan, mengingat begitu banyak isu krusial yang hari ini menjerit meminta perhatian dan intervensi legislatif.
Tengok saja rentetan karut-marut yang terjadi: mulai dari nasib tragis tenaga P2K yang meninggal dunia namun hak jaminan kematiannya tidak bisa diklaim, hingga pemaksaan surat pernyataan bagi guru ASN untuk memotong tunjangan demi pembayaran BPJS.
Belum lagi carut-marut birokrasi terkait penempatan pejabat eselon yang dinilai menabrak prosedur, hingga isu pinjam pakai mobil dinas untuk Kejaksaan Tinggi Gorontalo yang memicu tanda tanya publik. Semua ini adalah “lampu kuning” yang seharusnya membuat gedung DPRD bergejolak demi membela rakyat.
Namun alih-alih bersuara lantang, yang terlihat di permukaan justru pemandangan yang ironis. DPRD Boalemo tampak lebih sibuk mendampingi dan “mengekor” pemerintah daerah, ketimbang menguliti apakah kebijakan eksekutif tersebut sudah sejalan dengan visi-misi yang tertuang dalam RPJMD.
Lebih memprihatinkan lagi, jajaran pimpinan dewan seolah terjebak dalam seremonial pertemuan Forkopimda. Mereka tampak lupa pada khitah awal mereka: menjadi penyambung lidah rakyat dan menjalankan fungsi kontrol. Boalemo memiliki 25 anggota DPRD yang tersebar di seluruh wilayah.
Logikanya, dengan kekuatan 25 legislator, suara rakyat seharusnya menggema kuat di ruang-ruang sidang. Nyatanya, taji mereka tumpul, dan fungsi pengawasan mandek bergerak.
Kondisi ini memicu spekulasi liar di tengah masyarakat. Apa yang sebenarnya terjadi dengan DPRD Boalemo? Mengapa mereka begitu jinak terhadap eksekutif?
Jangan-jangan, fungsi kontrol ini sengaja digadaikan karena lembaga legislatif telah berada di bawah kendali eksekutif. Ada kekhawatiran bahwa sikap kritis akan berujung pada “hukuman” berupa pemangkasan atau penahanan anggaran di tengah iklim efisiensi saat ini.
Jika ketakutan amunisi finansial lebih tinggi ketimbang tanggung jawab moral kepada konstituen, maka tamatlah fungsi checks and balances di Boalemo.
Jika sikap “putus kompas” ini terus dipelihara, jangan salahkan jika masyarakat Boalemo akan berada pada titik nadir ketidakpercayaan terhadap lembaga legislatif.
Membiarkan kebijakan pemerintah daerah melenggang tanpa pengawasan yang ketat bukan sekadar kelalaian tugas, melainkan sebuah bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat yang telah memilih mereka.
Sudah saatnya DPRD Boalemo bangun dari tidurnya, memegang kembali kompas keadilan, dan kembali menjadi rumah aspirasi yang sesungguhnya.
