Poota.id, Jakarta – Pemerintah resmi meluncurkan Program Paket Ekonomi 2025 sebagai langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan memperluas lapangan kerja. Paket kebijakan ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Senin (15/9/2025).
Menko Airlangga menegaskan, paket kebijakan ini mencakup delapan program akselerasi pembangunan di 2025, empat program lanjutan di 2026, serta lima program prioritas untuk mendukung penciptaan lapangan kerja.
Salah satu program unggulan adalah magang untuk lulusan perguruan tinggi dengan target 20 ribu peserta. Peserta akan mendapat uang saku setara UMP selama enam bulan, dengan alokasi anggaran mencapai Rp198 miliar.
Selain itu, pemerintah juga memperluas fasilitas PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe. Target penerima manfaat sebanyak 552 ribu pekerja dengan anggaran Rp120 miliar.
Tak hanya itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan 10 kilogram beras untuk dua bulan (Oktober–November) dengan anggaran Rp7 triliun. Ada juga program subsidi iuran jaminan sosial bagi pekerja informal seperti ojek online, supir, dan kurir, dengan target penerima manfaat lebih dari 731 ribu orang.
Pemerintah turut memberikan kepastian bagi pelaku UMKM dengan memperpanjang tarif PPh final 0,5% hingga 2029.
“Tidak lagi diperpanjang setiap tahun, tetapi langsung diberikan kepastian sampai 2029,” tegas Airlangga.
Di sektor perumahan, bunga program BPJS Ketenagakerjaan diturunkan dari BI Rate +5% menjadi BI Rate +3%, demi memudahkan akses pembiayaan rumah bagi pekerja.
Paket ekonomi ini juga mencakup percepatan integrasi sistem Kementerian/Lembaga dengan OSS dan RDTR, serta pilot project ekonomi digital (gig economy) di kota-kota besar, termasuk Jakarta.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menambahkan, pemerintah telah membentuk Tim Percepatan Program Pembangunan Ekonomi untuk memonitor dan mengawal implementasi kebijakan prioritas Presiden Prabowo.
“Dengan tim ini, hambatan di sektor swasta bisa kita hilangkan sehingga mesin pertumbuhan swasta tumbuh seiring dengan mesin pertumbuhan pemerintah,” ujar Purbaya
