Jakarta – Bidang Hukum, Pertahanan dan Keamanan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) secara resmi merilis Rapor Merah Erick Thohir, yang menyoroti berbagai kegagalan dan penyimpangan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selama masa jabatan Erick Thohir sebagai Menteri BUMN (2019–2025).
Dalam dokumen resmi yang disusun PB HMI Periode 2024–2026 itu, dijabarkan sederet alasan yang menjadi dasar evaluasi buruk terhadap kepemimpinan Erick Thohir, yang dianggap gagal mengoptimalkan peran strategis BUMN bagi masyarakat dan negara.
1. Banyak BUMN Tetap Merugi
PB HMI mencatat bahwa beberapa BUMN besar masih terus mengalami kerugian meskipun sudah dilakukan restrukturisasi. Garuda Indonesia, misalnya, masih menjadi beban keuangan negara meskipun telah direstrukturisasi. Hal serupa juga terjadi pada Waskita Karya dan Krakatau Steel yang mengalami krisis keuangan akibat tumpukan utang dan pendapatan yang menurun.
2. Proyek Strategis Gagal atau Terbengkalai
Proyek besar seperti Kereta Cepat Jakarta – Bandung disoroti karena biaya yang membengkak dari Rp66 triliun menjadi lebih dari Rp100 triliun. Selain pembengkakan biaya dan molornya jadwal, proyek ini juga memunculkan ketidakjelasan soal penanggung jawab utang.
3. Politisasi Jabatan BUMN
PB HMI juga menyoroti praktik bagi-bagi jabatan di tubuh BUMN yang dinilai sarat dengan kepentingan politik. Sejumlah komisaris dan direksi yang diangkat berasal dari kalangan politisi, relawan kampanye, bahkan artis. Praktik ini, menurut PB HMI, menjadikan BUMN sebagai alat politik kekuasaan, bukan sebagai motor ekonomi negara.
Contoh yang disorot adalah pengangkatan Grace Natalie (eks TKN Prabowo-Gibran) sebagai Komisaris MIND ID, dan Abdee Slank sebagai Komisaris PT Telkom Indonesia.
4. Restrukturisasi dan Merger Tidak Efektif
Program seperti pembentukan Holding Ultra Mikro yang menggabungkan Pegadaian, PNM, dan BRI juga dinilai belum efektif dan kurang terasa manfaatnya di masyarakat kecil. Implementasinya lamban, dan hasilnya belum signifikan.
5. Reformasi BUMN Gagal dan Korupsi Masih Merajalela
Masalah klasik seperti korupsi dan ketergantungan pada Penyertaan Modal Negara (PMN) masih belum terselesaikan. Bahkan, PB HMI mencatat setidaknya ada 212 kasus korupsi di lingkungan BUMN dengan total kerugian negara mencapai Rp.64 triliun dan melibatkan 349 tersangka, termasuk 84 direktur dan 124 pimpinan menengah.
6. Kasus Besar yang Jadi Sorotan
PT Pertamina: Kerugian negara hingga Rp193,7 triliun akibat manipulasi pengadaan dan penggelembungan biaya.
PT Timah: Kerugian negara ditaksir mencapai Rp300 triliun, terkait pembelian bijih timah ilegal dan penyewaan alat berat tanpa prosedur.
PT ASABRI: Rp22,78 triliun dana pensiun TNI-Polri raib karena investasi bodong.
Desakan Evaluasi Total
Melalui Rapor Merah Erick Thohir ini, PB HMI mendesak Presiden RI dan seluruh pemangku kebijakan untuk mengevaluasi total kinerja Kementerian BUMN. Mereka menyatakan bahwa kegagalan demi kegagalan ini tidak bisa dianggap biasa, sebab yang menjadi korban adalah negara dan rakyat. (*)
