Poota.id, Gorontalo — Rencana kedatangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia ke Provinsi Gorontalo pada 10 November 2025 mendapat sambutan hangat dari berbagai kalangan, termasuk para pegiat antikorupsi di daerah.
Salah satunya datang dari Fahrul Wahidji, aktivis sekaligus juru bicara Front Pemberantas Korupsi Gorontalo (FPK-G), yang memanfaatkan momentum tersebut untuk mendesak KPK menuntaskan dugaan kasus Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang menyeret sejumlah pejabat di Kabupaten Bone Bolango.
Menurut Fahrul, meski agenda utama kunjungan KPK disebut berkaitan dengan evaluasi tata kelola perkebunan sawit, lembaga antirasuah itu juga perlu menaruh perhatian serius terhadap berbagai persoalan dugaan KKN yang telah lama menjadi sorotan publik di Bone Bolango.
“Kami menyambut baik kedatangan KPK ke Gorontalo. Ini sinyal positif bagi pemberantasan korupsi di daerah. Namun, jangan hanya fokus pada satu isu. KPK juga harus mengambil alih dan menindaklanjuti berbagai laporan dugaan korupsi yang selama ini mandek dan berdampak pada stabilitas pemerintahan di Bone Bolango,” tegas Fahrul Wahidji.
Fahrul menyebut sejumlah kasus yang sebelumnya telah disuarakan pihaknya, termasuk dugaan penyelewengan anggaran dalam rekaman Kabag ULP Bone Bolango, serta indikasi kerugian negara yang hingga kini belum mendapat kejelasan hukum.
“Masyarakat Bone Bolango menginginkan pemerintahan yang bersih. Kami berharap KPK memberikan perhatian khusus terhadap dugaan KKN tersebut sebagai langkah nyata menyelamatkan keuangan daerah dan menegakkan keadilan,” ujarnya.
Fahrul juga memastikan bahwa pihaknya bersama para aktivis siap menyerahkan data dan bukti pendukung kepada tim KPK selama berada di Gorontalo. Langkah itu disebut sebagai bentuk dukungan aktif masyarakat sipil terhadap upaya pemberantasan korupsi di daerah.
