Penulis: Fahrul Wahidji (Koordinator FPKG)
Poota.id, Opini – RSUD Toto Kabila, yang seharusnya menjadi benteng terakhir pelayanan kesehatan masyarakat, kini justru berubah menjadi contoh buruk kegagalan tata kelola. Di balik dinding-dinding bangsalnya tersimpan “dosa kelam” praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang berjalan rapi, sistematis, dan mencoreng marwah institusi kesehatan daerah.
Degradasi Status BLUD: Mahar Mahal dari Tata Kelola Buruk
Penurunan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Toto Kabila bukan sekadar persoalan teknis administratif, melainkan konsekuensi dari manajemen yang sakit secara struktural. Praktik KKN yang menggurita telah merusak standar pelayanan serta kemandirian keuangan rumah sakit. Turunnya status BLUD menjadi bukti nyata bahwa institusi ini tidak lagi dikelola dengan prinsip profesionalisme, melainkan oleh syahwat kepentingan segelintir oknum.
Skandal Anggaran Rp1 Miliar dan Proyek MOT yang Gagal Total
Aroma penyimpangan anggaran mencuat dari pengelolaan dana BLUD sebesar Rp1 miliar. Alih-alih memperkuat fasilitas pelayanan bagi masyarakat miskin, dana tersebut diduga menjadi “lahan empuk” bagi internal rumah sakit.
Kondisi ini diperburuk oleh kegagalan proyek Modular Operating Theatre (MOT). Proyek yang menelan anggaran besar ini justru menyebabkan kerugian negara sedikitnya Rp900 juta. Ruangan operasi yang seharusnya steril dan modern kini menjadi saksi bisu dari perencanaan ugal-ugalan, pengawasan lemah, serta pelaksanaan proyek yang diduga dipaksakan demi mengejar fee proyek.
Beasiswa Ilegal: Menjarah Hak Melalui Celah Regulasi
Keanehan lain muncul di sektor sumber daya manusia. Indikasi kuat menunjukkan bahwa sejumlah oknum dokter menerima beasiswa yang tidak sesuai regulasi dan tata kelola kepegawaian. Di saat banyak tenaga kesehatan bekerja dengan keterbatasan fasilitas dan upah, segelintir “orang dalam” justru menikmati keistimewaan negara secara tidak sah. Praktik ini tidak hanya mencederai nilai keadilan, tetapi juga menabrak aturan pengelolaan anggaran pendidikan tenaga medis.
Pengelolaan Busuk yang Harus Dibongkar
Rangkaian persoalan ini bermuara pada satu titik: manajemen RSUD Toto Kabila sedang dikuasai oleh mentalitas mafia birokrasi kecil yang merasa kebal hukum. Rumah sakit ini tidak lagi fokus melayani pasien, tetapi lebih sibuk melayani kepentingan jaringan internalnya.
Masyarakat Bone Bolango berhak atas pelayanan kesehatan yang bersih, transparan, dan profesional. Karena itu, aparat penegak hukum termasuk Kejaksaan, Kepolisian, serta auditor negara perlu segera turun tangan. Jangan biarkan “dosa kelam” ini terus ditutupi oleh kekuasaan dan relasi patronase.
Pelayanan kesehatan bukan ruang kompromi — dan korupsi tidak boleh menjadi bagian dari biaya yang harus dibayar oleh rakyat.
