Poota.id – Kasus Nurzamillah, seorang siswa berusia 15 tahun yang ditolak sistem Dapodik saat mendaftar di SMPN 4 Tilamuta, Kabupaten Boalemo, terus menuai perhatian. Di tengah kerinduan mengenakan seragam putih dongker seperti teman-teman sebayanya, mimpi Nurzamillah justru terganjal oleh sistem administratif pendidikan yang kaku.
Namun harapan Nurzamillah belum padam. Salah satu dukungan kuat datang dari anggota DPRD Boalemo, Hardi Syam Mopangga, politisi Partai Demokrat, yang secara tegas menyuarakan keadilan untuk Nurzamillah di tingkat nasional.
Dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Orientasi DPRD yang digelar di Jakarta, Hardi menyuarakan langsung kasus Nurzamillah kepada pihak-pihak terkait, seraya mendorong agar regulasi pendidikan bisa lebih manusiawi dan kontekstual.
“Keadilan itu bukan hanya soal aturan, tapi juga soal hati nurani. Masa depan Nurzamillah tidak boleh dikorbankan hanya karena sistem tidak memahami konteks di lapangan,” ujar Hardi dalam keterangannya.
Ia menilai, sistem pendidikan seharusnya hadir untuk merangkul, bukan menyisihkan. Apalagi, Nurzamillah telah menyelesaikan pendidikan SD-nya dengan sah, dan memiliki semangat tinggi untuk melanjutkan sekolah di tingkat menengah pertama.
“Jangan karena soal umur di sistem Dapodik, anak kita kehilangan hak dasarnya untuk bersekolah. Ini soal hak pendidikan yang dijamin undang-undang,” tambah Hardi.
Diketahui, Dapodik (Data Pokok Pendidikan) merupakan sistem data nasional yang menjadi rujukan berbagai program pemerintah. Dalam kasus Nurzamillah, usianya yang lebih dari 15 tahun dianggap melewati batas masuk untuk jenjang SMP, meskipun secara akademik dan administratif dia telah menyelesaikan SD.
Dukungan terhadap Nurzamillah juga ramai di media sosial. Tak hanya itu, para pemerhati pendidikan meminta agar Kementerian Pendidikan dan instansi terkait segera melakukan pengecualian atau revisi atas sistem yang menghalangi anak untuk mendapatkan pendidikan layak.
Hardi berharap agar suara dari daerah seperti Boalemo bisa didengar oleh para pembuat kebijakan di pusat.
“Kita ingin memastikan bahwa tidak ada lagi anak yang gagal sekolah hanya karena data. Nurzamillah bukan satu-satunya, dan kita tidak bisa diam,” pungkasnya. (*)
